 |
| Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang (doc. Istimewa) |
Fakta Khatulistiwa - Koordinator Aliansi Mahasiswa Primordial Se-Nusantara (AMPN), A.A Pratama melakukan pengaduan dugaan tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang.
Hal itu berdasarkan adanya temuan BPK RI Perwakilan Banten yang disinyalir terjadi di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang pada Tahun 2023 lalu, terkait dengan proyek Gedung RSUD Tigaraksa, atas kurangnya volume bangunan sebagaimana telah tersiar di berbagai media massa.
"Oleh karena itu, kami berhadap kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang untuk bisa segera menindaklanjuti pengaduan atas dugaan tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme," ujar Pratama usai selesai membuat laporannya, pada Rabu 12 Juni 2024 kemarin.
Lanjut Pratama, pada hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintahan Kabupaten Tangerang pada Tahun 2023 atas laporan keuangan Nomor : 34.A/LHP/XVIII.SRG/05/2024 pada tanggal 13 Mei 2024 Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Banten.
Pada hasil pemeriksaan BPK menunjukan bahwa terdapat pekerjaan yang belum melakukan prestasi sesuai spesifikasi kontrak sebesar Rp.2.015.905.72121. Dalam hal ini terkait pembangunan gedung RSUD Tigaraksa yang dilaksanakan oleh salah satu kontraktor.
"Sebagimana halnya dengan Temuan BPK RI Perwakilan Banten yang diduga terjadi diruang lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang pada Tahun 2023 lalu. Dan ini adalah harapan besar masyarakat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang untuk berani mengungkapkan kasus dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme atas laporan masyarakat demi mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan," ucapnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Fakta Khatulistiwa belum berhasil mengkonfirmasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang prihal adanya dugaan KKN Pembangunan RSUD Tigaraksa tersebut.
Koresponden : Ampera Situmeang
