 |
| Suasana Rapat di Gedung Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat (doc. Fakta Khatulistiwa) |
Fakta Khatulistiwa - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Ketua Komite BP Tapera, Basuki Hadimuljono mengungkapkan telah berkomunikasi dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati terkait penundaan implementasi TAPERA.
Selain itu, Basuki juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan terburu-buru mengimplementasikan program Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) jika dinilai belum siap.
"Pemerintah tidak akan terburu-buru mengimplementasikan program Tabungan Perumahan Rakyat jika dinilai belum siap dan menyesal program tersebut menuai polemik," ujar Basuki saat ditemui di Gedung Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 6 Juni 2024.
Seperti yang diketahui, pemerintah Presiden Joko Widodo mewajibkan seluruh pekerja ikut program TAPERA.
"Para pengusaha diminta mendaftarkan para pekerja mereka menjadi peserta TAPERA paling lambat Mei 2027," jelasnya.
"Namun, keputusan implementasi TAPERA akan ditentukan dalam Undang-undang," tambahnya.
Sebagai konsekuensi itu, pekerja harus membayar iuran sebesar 3 persen dari gaji.
"Besaran iuran itu 0,5 persen ditanggung atau dibayari oleh pengusaha, sementara itu, 2,5 persen lainnya dibayar oleh pekerja. Iuran tersebut akan dipotong dari gaji pekerja setiap tanggal 10," terangnya.
Koresponden : Andre Stradlin
